Saldo Kas Pemerintah Naik Empat Kali Lipat

Rabu, 20 Januari 2010 | 05:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Arus kas bersih dari seluruh operasional pemerintah pada tahun 2008 mencapai Rp 51,77 triliun. Hingga akhir tahun 2008, saldo kas pemerintah tercatat mencapai Rp 114,96 triliun, atau meningkat 3,9 kali dibandingkan dengan saldo kas tahun 2007 yang hanya Rp 29,43 triliun.

”Saldo kas yang bertambah menandakan lebih banyak aliran dana masuk daripada aliran keluar,” ungkap Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Hekinus Manao di Jakarta, Selasa (19/1/2010).

Laporan keuangan pemerintah itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), T Nurlif, menegaskan, pemerintah dipersilakan menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang merupakan bagian dari saldo akhir kas pemerintah untuk dipakai pada tahun anggaran selanjutnya.

Hal seperti itu juga terjadi pada silpa tahun anggaran 2009 sebesar Rp 38 triliun yang dipakai untuk keperluan tahun anggaran 2010. ”Syaratnya, penggunaan dana tersebut wajib mengikuti kesepakatan yang telah diberikan DPR,” ujarnya.

Dengan saldo kas Rp 114,96 triliun ditambah penerbitan obligasi Rp 144,5 triliun, penarikan pinjaman utang luar negeri Rp 56,1 triliun, dan realisasi penerimaan negara dan hibah Rp 866,8 triliun, maka total dana pemerintah tahun 2008 mencapai Rp 1.182, 36 triliun.

Laporan arus kas pemerintah berbeda dengan laporan arus kas pada umumnya di perusahaan biasa, terdiri arus kas dari aktivitas operasional, investasi nonkeuangan, kegiatan pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas nonanggaran.

Arus kas dari aktivitas operasi berjumlah Rp 68,56 triliun, sedangkan arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 84,07 triliun.

Namun, untuk arus kas dari aktivitas investasi nonkeuangan minus Rp 72,68 triliun, begitu juga dengan laporan arus kas dari aktivitas nonanggaran negatif Rp 28,17 triliun.

Menurut Hekinus, arus kas dari aktivitas investasi nonkeuangan yang negatif menunjukkan pemerintah lebih banyak mengeluarkan kas untuk membeli aset tetap daripada menjual aset tetap tersebut.

Adapun arus kas dari aktivitas nonanggaran yang minus menunjukkan bahwa pemerintah membayar lebih banyak kewajiban kepada pihak ketiga.

”Contoh dari arus kas untuk aktivitas nonanggaran adalah pembayaran dana-dana talangan (biasanya diminta oleh pihak kreditor yang mensyaratkan adanya kontribusi pemerintah sebelum dana pinjamannya dicairkan),” ungkap Hekinus. (OIN)