Presiden: Politik Tidak Sehat

Rabu, 20 Januari 2010 | 05:50 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Pendapa Kabupaten Madiun, Jawa TImur, Selasa (19/1). Rapat itu dihadiri 230 dari 399 bupati di seluruh Indonesia.

MADIUN, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai suasana politik yang berkembang sekarang cenderung tidak sehat, yang bisa berdampak pada ketidakstabilan sektor ekonomi. Presiden mengungkap penilaian ini menyusul beredarnya isu pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan kasus Bank Century.

Presiden menyatakan hal ini dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional Ke-IV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Madiun, Jawa Timur, Selasa (19/1/2010).

”Suasana politik menjadi aneh dan cenderung tidak sehat, misalnya munculnya kembali intrik, politik adu domba, fitnah, dan fiksi dalam artian yang tidak ada menjadi ada,” tutur Presiden.

Tiga kali Presiden menyebut kata ”yang tidak ada menjadi ada”. Ini sebagai penegasan atas berkembangnya suasana politik fiksi.

Politik fiksi dan politik adu domba yang disebutkan Presiden ini mengacu pada isu pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani.

”Isu itu mengadu domba Menteri Keuangan dengan Presiden. Selain itu mengadu domba Menteri Keuangan dengan seseorang bernama AA, saya tidak tahu siapa AA itu, yang disebut akan menggantikannya. Kemudian isu itu katanya berasal dari sumber di Partai Golkar, artinya mengadu domba juga Presiden dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Luar biasa, kreatif, tetapi kreativitas yang buruk,” paparnya.

Presiden menyatakan kaget karena isu itu sudah sampai ke luar negeri. Isu yang menurut Presiden bisa mengganggu stabilitas ekonomi. ”Yang terjadi dengan adanya isu itu, sudah muncul sekarang kemungkinan spekulan bekerja yang mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Sebelum saya ke sini (Pendapa Kabupaten Madiun), sudah masuk SMS ke saya yang isinya diminta mewaspadai dinamika di tingkat pasar ini,” kata Presiden.

Sementara itu, kemarin sejumlah menteri menanggapi tentang pergantian menteri dalam kabinet pada hari ke-100 masa pemerintahan Yudhoyono. Menteri Pertanian Suswono, dari Partai Keadilan Sejahtera, mengaku siap jika memang Presiden melakukan perubahan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengaku tidak yakin ada pergantian menteri.

Koalisi tidak efisien

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Taufiq Kurniawan menegaskan, PAN tetap akan memperkuat koalisinya dengan Partai Demokrat.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta kemarin mengatakan, baru menjelang 100 hari koalisi partai politik pendukung pemerintah berjalan, gejala tidak efisien dan tidak solidnya koalisi sudah sangat terasa, seperti yang terlihat dalam kasus Bank Century. Masing-masing partai anggota koalisi berjalan sesuai kepentingan rasionalnya yang berbeda-beda. (APA/MZW/NWO/HAR)