Boston Consulting Group

Boston Consulting Group

Boston Consulting Group

Asal Boston Matrix terletak dengan Boston Consulting Group pada awal tahun 1970. Ini telah dibuat sebagai metode yang jelas dan sederhana untuk membantu perusahaan memutuskan bagian mana dari bisnis mereka, mereka harus mengalokasikan kas yang tersedia mereka. Saat ini, ini sama pentingnya seperti biasanya karena terbatasnya ketersediaan kredit.

Namun, Boston Matrix juga merupakan alat yang baik untuk berpikir tentang di mana untuk menerapkan sumber daya yang terbatas lain: orang, waktu dan peralatan.

Teknik analisis ini berwujud matriks yang mencerminkan kajian “heterogen product”. Pada matriks ini diketengahkan berbagai “keputusan diagnostik” yang mengisyaratkan bahwa suatu perusahaan bisa mengalokasikan sumberdayanya pada berbagai produk dan atau jasa yang produktif .
Asumsi dasar yang melingkupi analisis BCG :
• Pangsa pasar suatu produk atau jasa relatif besar dan sedang menanjak secara pesat, umumnya cenderung menghasilkan profitabilitas yang tinggi dan berada pada tingkat persaingan yang stabil.
• Sebaliknya bila suatu produk perusahaan mengalami pertumbuhan pasar yang lamban, upaya peningkatan pangsa pasarnya memerlukan biaya besar. Dalam kondisi ini BCG menganjurkan agar dana tunai yang didistribusikan untuk kegiatan usaha disesuaikan dengan pengembangan pangsa pasarnya.
• Setiap perusahaan akan mengambil opsi strategi pertumbuhan pangsa pasar bila memiliki keunggulan daya saing dan mempunyai uang cukup untuk pengembangan itu.

Boston Consulting Group (BCG) mengemukakan matriks pertumbuhan pangsa pasar, yaitu:

Bintang (Star)	Tanda Tanya (Asking)
Sapi Kas (Cashcow)	Anjing (Dog)

Keterangan dari masing-masing matriks adalah sebagai berikut:

• Tanda tanya (asking), unit usaha yang bergerak dalam pasar dengan pertumbuhan tinggi, namun pangsa pasar relatif rendah. Pada bagian ini perusahaan harus bekerja keras untuk menentukan apakah akan tetap mempertahankan usaha ini.
• Bintang (star), jika usaha di kategori tanda tanya berhasil, maka usaha tersebut akan menjadi kategori bintang. Kategori ini adalah pemimpin pasar yang berada dalam pasar yang tumbuh dengan cepat. Tapi bukan berarti akan memberikan arus kas positif bagi perusahaan, karena harus mengeluarkan banyak uang untuk memenangkan pasar dan antisipasi para pesaingnya.
• Sapi perah (cashcow), kategori ini terjadi bilamana pertumbuhan pasar tahunan menurun. Sang bintang bisa saja menjadi sapi perahan jika masih masih memiliki pangsa pasar relatif besar sehingga masih menghasilkan banyak kas. Biasanya perusahaan kategori ini digunakan untuk membiayai jenis usaha untuk kategori lainnya.
• Anjing (dog), pada kategori ini perusahaan berada dalam pangsa pasar yang rendah dan pertumbuhan pasar yang lambat. Perusahaan bisa saja menghasilkan laba yang rendah atau bahkan mungkin mengalami kerugian.

Pertumbuhan-saham matriks dulu digunakan secara luas, tetapi sejak memudar dari popularitas sebagai model yang lebih komprehensif telah dikembangkan. Beberapa kelemahan adalah:

• Tingkat pertumbuhan pasar adalah hanya salah satu faktor dalam daya tarik industri, dan pangsa pasar relatif hanya satu faktor dalam keunggulan kompetitif. Pertumbuhan saham matriks mengabaikan faktor lain di kedua faktor penentu penting dari profitabilitas.
• Kerangka kerja ini mengasumsikan bahwa setiap unit bisnis independen dari yang lain.
• Dalam beberapa kasus, sebuah unit bisnis yang merupakan anjing "" dapat membantu unit usaha lain mendapatkan keuntungan kompetitif.
• Sebuah unit usaha dapat mendominasi ceruk kecil, tetapi memiliki pangsa pasar yang sangat rendah dalam industri secara keseluruhan. Dalam kasus seperti itu, definisi pasar dapat membuat perbedaan antara anjing dan sapi kas.

Sementara pentingnya telah berkurang, matriks BCG masih bisa digunakan sebagai alat sederhana untuk melihat portofolio bisnis korporasi sekilas, dan dapat berfungsi sebagai titik awal untuk membahas alokasi sumber daya antara unit-unit bisnis strategis.

pemikiran strategis konvensional menyarankan ada empat strategi yang mungkin untuk setiap SBU:

(1) Membangun Berbagi: di sini perusahaan dapat berinvestasi untuk meningkatkan pangsa pasar (misalnya merubah sebuah tanda tanya "" ke bintang)

((2) Tahan: di sini perusahaan investasi hanya cukup untuk menjaga SBU dalam posisi sekarang

(3) Harvest: di sini perusahaan mengurangi jumlah investasi untuk memaksimalkan arus kas jangka pendek dan keuntungan dari SBU. Ini mungkin memiliki efek mengubah Bintang ke Kas Sapi.

( (4) divestasi: perusahaan dapat melakukan divestasi SBU dengan pentahapan keluar atau menjualnya - untuk menggunakan sumber daya di tempat lain (misalnya investasi dalam "tanda pertanyaan yang lebih menjanjikan").

Perlukan Sistem Perencanan Strategis Dalam Suatu Perusahaan ?

Pastinya sangat perlu dan penting untuk perusahaan besar maupun kecil, karena untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan dengan menentukan metode-metode yang dapat digunakan sebagai alat untuk membantu perencanan strategis perusahaan. perencanan strategis (strategic planning) adalah proses sebuah variabel untuk mengenali arah strategis perusahaan. perusahaan sangat membutuhkan perencanan strategis perusahaan untuk untuk suksek berkompotisi dan memiliki peluang untuk menang.
Banyak sekali varian dari bahan-bahan dan buku mengenai perencanan strategis perusahaan, pada dasarnya semua hubungan dengan proses hubungan yang sama termasuk visi perusahaan, misi perusahaan, nilai-nilai, semua sasaran-sasaran strategis melalui sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
Maksud dan Tujuan
Membantu perusahaan lebih produktif dan mempunyai arah yang jelas bagi perusahaan untuk menggunakan alat perencanan.
Perencanan strategis merupakan kombinasi antara kebutuhan masa depan dan kapasitas perusahaan. Strategi ini dihasilkan dari pilihan manajerial yang sulit dari berbagai alternatif yang baik tanda komitmen untuk pasar yang spesifik , kebijakan, prosedur, seleksi pada kebijakan yang tidak relevan.
apapun bahaya dalam perencanan strategis yaitu menggunakan perencanan strategi untuk memiliki kontrol atas keputusan dan sumber daya, untuk memenuhi persyaratan undang-undang,

Misi dan Visi Bagi perusahaan

Misi (mission) adalah apa sebabnya kita ada (why we exist / what we believe we can do). Menurut Prasetyo dan Benedicta (2004:8), Di dalam misi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, pasar yang dilayani dan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pasar tersebut.
Menurut Wheelen sebagaimana dikutip oleh Wibisono (2006, p. 46-47) Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa.
Visi (Vision)
Menurut Wibisono (2006, p. 43), visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.
Kotler yang dikutip oleh Nawawi (2000:122), Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan

Visi dan Misi bagi Perusahaan

Pengetian

Presiden: Politik Tidak Sehat

Rabu, 20 Januari 2010 | 05:50 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Pendapa Kabupaten Madiun, Jawa TImur, Selasa (19/1). Rapat itu dihadiri 230 dari 399 bupati di seluruh Indonesia.

MADIUN, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai suasana politik yang berkembang sekarang cenderung tidak sehat, yang bisa berdampak pada ketidakstabilan sektor ekonomi. Presiden mengungkap penilaian ini menyusul beredarnya isu pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan kasus Bank Century.

Presiden menyatakan hal ini dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional Ke-IV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Madiun, Jawa Timur, Selasa (19/1/2010).

”Suasana politik menjadi aneh dan cenderung tidak sehat, misalnya munculnya kembali intrik, politik adu domba, fitnah, dan fiksi dalam artian yang tidak ada menjadi ada,” tutur Presiden.

Tiga kali Presiden menyebut kata ”yang tidak ada menjadi ada”. Ini sebagai penegasan atas berkembangnya suasana politik fiksi.

Politik fiksi dan politik adu domba yang disebutkan Presiden ini mengacu pada isu pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani.

”Isu itu mengadu domba Menteri Keuangan dengan Presiden. Selain itu mengadu domba Menteri Keuangan dengan seseorang bernama AA, saya tidak tahu siapa AA itu, yang disebut akan menggantikannya. Kemudian isu itu katanya berasal dari sumber di Partai Golkar, artinya mengadu domba juga Presiden dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Luar biasa, kreatif, tetapi kreativitas yang buruk,” paparnya.

Presiden menyatakan kaget karena isu itu sudah sampai ke luar negeri. Isu yang menurut Presiden bisa mengganggu stabilitas ekonomi. ”Yang terjadi dengan adanya isu itu, sudah muncul sekarang kemungkinan spekulan bekerja yang mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Sebelum saya ke sini (Pendapa Kabupaten Madiun), sudah masuk SMS ke saya yang isinya diminta mewaspadai dinamika di tingkat pasar ini,” kata Presiden.

Sementara itu, kemarin sejumlah menteri menanggapi tentang pergantian menteri dalam kabinet pada hari ke-100 masa pemerintahan Yudhoyono. Menteri Pertanian Suswono, dari Partai Keadilan Sejahtera, mengaku siap jika memang Presiden melakukan perubahan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengaku tidak yakin ada pergantian menteri.

Koalisi tidak efisien

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Taufiq Kurniawan menegaskan, PAN tetap akan memperkuat koalisinya dengan Partai Demokrat.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta kemarin mengatakan, baru menjelang 100 hari koalisi partai politik pendukung pemerintah berjalan, gejala tidak efisien dan tidak solidnya koalisi sudah sangat terasa, seperti yang terlihat dalam kasus Bank Century. Masing-masing partai anggota koalisi berjalan sesuai kepentingan rasionalnya yang berbeda-beda. (APA/MZW/NWO/HAR)

Kecurangan Ujian Nasional Diidentifikasi

Rabu, 20 Januari 2010 | 05:51 WIB

Diperkirakan dana tersebut baru akan diterima bulan depan atau paling lambat pada awal Maret 2010, karena pelaksanaan UN itu sendiri dijadwalkan pada minggu ketiga Maret 2010.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional tahun-tahun sebelumnya diidentifikasi, baik modus maupun sekolah pelakunya. Berdasarkan hasil identifikasi ini, bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tak terulang kembali.

”Semua pihak ingin semua sekolah dan daerah melaksanakan ujian nasional secara jujur supaya hasilnya murni,” kata Djemari Mardapi, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, di Jakarta, Selasa (19/1).

Dalam upaya mencapai UN kredibel, Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional ditugaskan untuk memetakan hasil UN dan kejujuran menurut sekolah, provinsi, kota/kabupaten.

Selain melakukan identifikasi, lanjut Djemari, pengawasan dalam penyelenggaraan ujian nasional jenjang SMA/MA tahun ini diperketat. Demikian juga peran perguruan tinggi dalam tim pemantau independen untuk pelaksanaan UN tingkat SMP dan SMK.

”Jika tahun lalu perguruan tinggi cuma pengamat, tahun ini mereka sebagai pengawas yang bisa masuk ruang kelas jika dibutuhkan. Dalam pengarahan kepada guru-guru pengawas ruangan, perguruan tinggi juga terlibat,” kata Djemari.

DIY paling bersih

Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Madiun mengatakan, untuk mencegah terjadinya kecurangan UN, pengawasan dan pengamanan akan diperketat mulai dari penggandaan soal, distribusi soal, pelaksanaan ujian di setiap ruang ujian, sampai penilaian.

”Pengawasan UN di semua tahapan akan diperketat,” kata Mendiknas seusai menyosialisasi pelaksanaan UN kepada para bupati yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Madiun, Senin (18/1) malam.

Pada kesempatan tersebut, Menteri memaparkan hasil evaluasi UN di seluruh provinsi di Indonesia dari sisi jumlah kecurangan yang terjadi. Dari pemaparan itu, pelaksanaan UN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling bersih karena sedikit terjadi kecurangan. Sebaliknya, provinsi yang pelaksanaan UN paling banyak terjadi kecurangan adalah Gorontalo.

Anggaran terbatas

Di Surabaya, Koordinator Pelaksana Pengawas UN SMA/MA dan Tim Pemantau Independen UN SMP Jawa Timur Syafsir Akhlus mengatakan, karena keterbatasan anggaran, bantuan pengawasan UN dari perguruan tinggi untuk SMA dan SMP tidak mencakup semua sekolah. ”Kendatipun demikian, pengawas perguruan tinggi negeri tetap bersungguh-sungguh memantau pelaksanaan UN 2010,” ujarnya.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengalokasikan anggaran Rp 10,9 miliar untuk pengawasan dan pemindaian UN di Jawa Timur ditambah Rp 2,2 miliar untuk tim pemantau independen. Untuk itu, BSNP mengharapkan setiap sekolah diawasi dua orang dari perguruan tinggi. Tahun sebelumnya, setiap sekolah diawasi satu orang dengan anggaran keseluruhan Rp 8,2 miliar.

Sementara itu, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Priyo Suprobo mengatakan, akan sangat baik bila ada satuan tugas pengawas UN dari masyarakat yang benar-benar peduli pada kejujuran. Selain cakupannya lebih luas, anggaran yang dikeluarkan lebih hemat karena kemungkinan pengawasan dilakukan para relawan. Bila ada satuan tugas dari masyarakat, kata Priyo, sesungguhnya tidak perlu ada pengawas dari perguruan tinggi. (ELN/APA/INA)

Saldo Kas Pemerintah Naik Empat Kali Lipat

Rabu, 20 Januari 2010 | 05:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Arus kas bersih dari seluruh operasional pemerintah pada tahun 2008 mencapai Rp 51,77 triliun. Hingga akhir tahun 2008, saldo kas pemerintah tercatat mencapai Rp 114,96 triliun, atau meningkat 3,9 kali dibandingkan dengan saldo kas tahun 2007 yang hanya Rp 29,43 triliun.

”Saldo kas yang bertambah menandakan lebih banyak aliran dana masuk daripada aliran keluar,” ungkap Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Hekinus Manao di Jakarta, Selasa (19/1/2010).

Laporan keuangan pemerintah itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), T Nurlif, menegaskan, pemerintah dipersilakan menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang merupakan bagian dari saldo akhir kas pemerintah untuk dipakai pada tahun anggaran selanjutnya.

Hal seperti itu juga terjadi pada silpa tahun anggaran 2009 sebesar Rp 38 triliun yang dipakai untuk keperluan tahun anggaran 2010. ”Syaratnya, penggunaan dana tersebut wajib mengikuti kesepakatan yang telah diberikan DPR,” ujarnya.

Dengan saldo kas Rp 114,96 triliun ditambah penerbitan obligasi Rp 144,5 triliun, penarikan pinjaman utang luar negeri Rp 56,1 triliun, dan realisasi penerimaan negara dan hibah Rp 866,8 triliun, maka total dana pemerintah tahun 2008 mencapai Rp 1.182, 36 triliun.

Laporan arus kas pemerintah berbeda dengan laporan arus kas pada umumnya di perusahaan biasa, terdiri arus kas dari aktivitas operasional, investasi nonkeuangan, kegiatan pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas nonanggaran.

Arus kas dari aktivitas operasi berjumlah Rp 68,56 triliun, sedangkan arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 84,07 triliun.

Namun, untuk arus kas dari aktivitas investasi nonkeuangan minus Rp 72,68 triliun, begitu juga dengan laporan arus kas dari aktivitas nonanggaran negatif Rp 28,17 triliun.

Menurut Hekinus, arus kas dari aktivitas investasi nonkeuangan yang negatif menunjukkan pemerintah lebih banyak mengeluarkan kas untuk membeli aset tetap daripada menjual aset tetap tersebut.

Adapun arus kas dari aktivitas nonanggaran yang minus menunjukkan bahwa pemerintah membayar lebih banyak kewajiban kepada pihak ketiga.

”Contoh dari arus kas untuk aktivitas nonanggaran adalah pembayaran dana-dana talangan (biasanya diminta oleh pihak kreditor yang mensyaratkan adanya kontribusi pemerintah sebelum dana pinjamannya dicairkan),” ungkap Hekinus. (OIN)